Keputusan Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 59/2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing pada 2 Desember lalu, menuai polemik. PP itu sendiri mulai berlaku pada tanggal diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, yaitu 6 Desember. Baca juga : Jadi Terdakwa, Mendagri Segera Berhentikan Ahok
Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta, Dailami Firdaus mengingatkan bahwa ormas hadir untuk mencerminkan dan melindungi sifat dan kultur daerah yang tetap berideologi Pancasila dan UUD 1945.
Jadi menurut Dailami, pemerintah jangan angap enteng dengan PP 58/2016 tersebut, karena bisa saja ormas-ormas dari luar adalah bagian dari cara mengukur kekuatan, ketahanan dan kelemahan dari Indonesia dari dalam langsung. "Badan NKRI bisa makin terlihat jelas dan mudah dianalisa secara utuh dan mendalam," kata Dailami, seperti dikutip dari RMOL, Jumat (16/12).
Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut PP tersebut. "Ini demi keutuhan NKRI," pungkas Dailami. Sumber : http://www.jpnn.com/read/2016/12/16/487641/Jokowi-Diminta-Cabut-Lagi-PP-soal-Ormas-WNA-
Bagikan di WhatsApp, Twit, FB, G+Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta, Dailami Firdaus mengingatkan bahwa ormas hadir untuk mencerminkan dan melindungi sifat dan kultur daerah yang tetap berideologi Pancasila dan UUD 1945.
Jadi menurut Dailami, pemerintah jangan angap enteng dengan PP 58/2016 tersebut, karena bisa saja ormas-ormas dari luar adalah bagian dari cara mengukur kekuatan, ketahanan dan kelemahan dari Indonesia dari dalam langsung. "Badan NKRI bisa makin terlihat jelas dan mudah dianalisa secara utuh dan mendalam," kata Dailami, seperti dikutip dari RMOL, Jumat (16/12).
Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut PP tersebut. "Ini demi keutuhan NKRI," pungkas Dailami. Sumber : http://www.jpnn.com/read/2016/12/16/487641/Jokowi-Diminta-Cabut-Lagi-PP-soal-Ormas-WNA-
 |
| Ilustrasi |