JAKARTA - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) memastikan akan mengawal pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk pembahasan revisi UU ASN dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) yang direncanakan digelar Rabu (24/1), ADKASI akan menurunkan timnya. "InsyaAllah saya hadir. Saya hadir bersama pengurus ADKASI yang mewakili tujuh pulau besar di Indonesia," ungkap Ketum ADKASI Lukman Said, Senin (22/1).
Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Utara, Sulbar, ini menyesalkan sikap sebagian bupati yang tidak peduli nasib honorer K2 karena dianggap penghambat. Mereka menganggap, dengan mengangkat honorer K2 menjadi CPNS maka hanya akan menambah beban keuangan daerah.
"Honorer K2 ini dinilai menghambat dan membebani daerah tapi tenaganya kok tetap dipakai. Kan aneh, maunya ada yang kerja tapi dibayar murah. Giliran ada pengangkatan CPNS, yang sudah mengabdi lama malah dilupakan," tandasnya. Sumber : https://www.jpnn.com/news/honorer-k2-sudah-tua-tua-layak-diangkat-menjadi-cpns
Bagikan di WhatsApp, Twit, FB, G+Baca juga : Mendikbud Sebut Mayoritas Guru Tidak Bisa Membuat Soal BerkualitasADKASI akan mengawal proses revisi UU ASN sampai tuntas. Sebab, revisi ini diharapkan mengatur pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS.
"Honorer K2 ini harus dibantu. Mereka sudah tua-tua dan layak diangkat," ucapnya.
Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Utara, Sulbar, ini menyesalkan sikap sebagian bupati yang tidak peduli nasib honorer K2 karena dianggap penghambat. Mereka menganggap, dengan mengangkat honorer K2 menjadi CPNS maka hanya akan menambah beban keuangan daerah.
"Honorer K2 ini dinilai menghambat dan membebani daerah tapi tenaganya kok tetap dipakai. Kan aneh, maunya ada yang kerja tapi dibayar murah. Giliran ada pengangkatan CPNS, yang sudah mengabdi lama malah dilupakan," tandasnya. Sumber : https://www.jpnn.com/news/honorer-k2-sudah-tua-tua-layak-diangkat-menjadi-cpns
 |
| Demo Honorer |