Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia makin berkurang dalam tiga tahun terakhir. Yakni dari 4,5 juta menjadi 4,2 juta. Hal itu membuat politikus Gerindra Bambang Riyanto cemas. Dia khawatir Indonesia akan kekurangan sumber daya manusia pada 2019/2020 mendatang.
Anggota Komisi II DPR RI itu bahkan menyebut Indonesia dalam posisi darurat PNS. "Kita masih terselamatkan karena honorer. Kalau mereka mogok nasional, saya nggak tahu bagaimana jadinya situasi bangsa," ujar Bambang kepada JPNN, Selasa (18/4).
"Nggak darurat kok kalau mereka mau pakai IT. Yang masih manual diubah menjadi dengan e-government. PNS-nya dipindah ke tempat yang memerlukan. Dengan e-government tidak butuh PNS banyak lagi," terang Bima.
Dia mengakui, butuh waktu dan anggaran untuk memberikan pelatihan kepada PNS yang dipindahkan ke tempat baru. Namun, itu jalan satu-satunya bila semua instansi sudah menggunakan e-government. Sumber : http://www.jpnn.com
Bagikan di WhatsApp, Twit, FB, G+Anggota Komisi II DPR RI itu bahkan menyebut Indonesia dalam posisi darurat PNS. "Kita masih terselamatkan karena honorer. Kalau mereka mogok nasional, saya nggak tahu bagaimana jadinya situasi bangsa," ujar Bambang kepada JPNN, Selasa (18/4).
Baca juga : Kalau Mau Jadi PNS Harus Tes dan Usianya di Bawah 35 TahunNamun, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana membantah ucapan Bambang. Dia mengatakan, Indonesia belum mengalami darurat PNS. Syaratnya, instansi pusat maupun daerah mau menggunakan sistem IT
"Nggak darurat kok kalau mereka mau pakai IT. Yang masih manual diubah menjadi dengan e-government. PNS-nya dipindah ke tempat yang memerlukan. Dengan e-government tidak butuh PNS banyak lagi," terang Bima.
Dia mengakui, butuh waktu dan anggaran untuk memberikan pelatihan kepada PNS yang dipindahkan ke tempat baru. Namun, itu jalan satu-satunya bila semua instansi sudah menggunakan e-government. Sumber : http://www.jpnn.com
 |
| Ilustrasi Demo Honorer |