Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa tidak ada rencana pemerintah melakukan rasionalisasi terhadap 1 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana kabar yang beredar dan menjadi perbincangan belakangan ini. Baca juga Menteri Yuddy Diminta Berhenti Berakrobat Terkait Rencana Pemecatan 1 Juta PNS
"Sebenarnya sama sekali tidak ada keputusan soal itu (rasionalisasi 1 juta PNS). Itu hanya hitung-hitungan oleh Kempan RB dalam rangka efisiensi dan reformasi birokrasi. Tetapi kita, seperti anda sudah ketahui dalam pertemuan lalu, justru yang kita ambil ialah suatu PNS efektif tanpa menyulitkan. Jadi bukan tiba-tiba harus dipensiunkan," jelas JK di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (3/6).
Angka 1 juta PNS tersebut, paparnya didapat dari jumlah yang pensiun selama 8 tahun. Dengan perhitungan, setiap tahunnya ada sekitar 120.000 orang. Kemudian, diimbangi dengan kebijakan moratorium (penghentian sementara) penerimaan PNS hingga tahun 2019.
"Jadi kita tidak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kan. Pegawai negeri tidak ada istilah PHK. Hanya pensiun alamiah sajah. Kenapa itu angka 8 tahun itu? 8 tahun berarti kira-kira 500.000 bedanya nanti. Tetapi tidak merusak apa-apa. Tidak akan ada guncangan," tegasnya.
Namun, lebih lanjut, JK mengatakan bahwa efisiensi dalam hal jumlah PNS adalah mutlak dilakukan. Mengingat, masih besarnya biaya rutin pegawai yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun daerah, yaitu mencapai 80 persen dari total anggaran.
Sumber : http://www.beritasatu.com/politik/368170-wapres-bantah-rencana-pemerintah-pangkas-1-juta-pns.html
Bagikan di WhatsApp, Twit, FB, G+Menurut JK, tidak mungkin pemerintah akan memberhentikan atau melakukan pensiun dini terhadap PNS aktif.
"Sebenarnya sama sekali tidak ada keputusan soal itu (rasionalisasi 1 juta PNS). Itu hanya hitung-hitungan oleh Kempan RB dalam rangka efisiensi dan reformasi birokrasi. Tetapi kita, seperti anda sudah ketahui dalam pertemuan lalu, justru yang kita ambil ialah suatu PNS efektif tanpa menyulitkan. Jadi bukan tiba-tiba harus dipensiunkan," jelas JK di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (3/6).
Angka 1 juta PNS tersebut, paparnya didapat dari jumlah yang pensiun selama 8 tahun. Dengan perhitungan, setiap tahunnya ada sekitar 120.000 orang. Kemudian, diimbangi dengan kebijakan moratorium (penghentian sementara) penerimaan PNS hingga tahun 2019.
Baca juga : Pecairan THR Bersamaan dengan Pembayaran Gaji ke-13 PNS, Ini Jadwal terbaruOleh karena itu, sekali lagi, JK memastikan bahwa tidak ada rencana pemerintah memberhentikan PNS. Sebaliknya, yang akan dilakukan pemerintah setelah tahun 2019 adalah mengurangi penerimaan PNS. Dengan perhitungan, apabila yang pensiun 100 orang maka yang masuk hanya setengahnya, yaitu 50 orang.
"Jadi kita tidak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kan. Pegawai negeri tidak ada istilah PHK. Hanya pensiun alamiah sajah. Kenapa itu angka 8 tahun itu? 8 tahun berarti kira-kira 500.000 bedanya nanti. Tetapi tidak merusak apa-apa. Tidak akan ada guncangan," tegasnya.
Namun, lebih lanjut, JK mengatakan bahwa efisiensi dalam hal jumlah PNS adalah mutlak dilakukan. Mengingat, masih besarnya biaya rutin pegawai yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun daerah, yaitu mencapai 80 persen dari total anggaran.
Sumber : http://www.beritasatu.com/politik/368170-wapres-bantah-rencana-pemerintah-pangkas-1-juta-pns.html
 |
| Wakil Presiden Jusuf Kalla |