Kabar terbaru seputar aksi besar-besaran honorer katgeori dua (K2) yang akan digelar 10-12 Februari 2016 di depan Istana Negara semakin menarik disimak (Baca Ini yang Bakal Dilakukan Honorer K2 Saat Demo 10 Februari). Pihak Istana Kepresidenan mengirimkan utusan dari pejabat Sekretariat Negara menemui pengurus Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I).
"Saya didatangi utusan Istana. Menanyakan ke saya apa benar mau ada massa 50 ribu honorer pada 10 Februari. Saya juga ditanya, apa harus Presiden Jokowi yang menerima honorer K2," kata Ketum FHK2I Titi Purwaningsih, Senin (8/2).
"Kami hanya minta Presiden Jokowi yang menemui kami dari sisi kemanusiaan, keadilan, dan kebijaksaan saja. Presiden kan bapaknya rakyat jadi ketika anak-anaknya mengadu harus mau mendengarkan," bebernya.
"Saya tidak tahu darimana informasi itu, tapi banyak anggota saya menanyakan apakah aksi 10 Februari batal dilaksanakan," kata Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Senin (8/2).
"Karena informasi palsu dan menyesatkan ini berupaya menggembosi honorer K2, saya sudah instruksikan kepada seluruh pengurus daerah untuk memperketat pengawalan dalam aksi nanti. Informasi hanya lewat satu pintu, yaitu lewat saya saja. Tanpa instruksi saya, itu artinya palsu," tegasnya.
Sumber Berita : http://www.jpnn.com
Bagikan di WhatsApp, Twit, FB, G+"Saya didatangi utusan Istana. Menanyakan ke saya apa benar mau ada massa 50 ribu honorer pada 10 Februari. Saya juga ditanya, apa harus Presiden Jokowi yang menerima honorer K2," kata Ketum FHK2I Titi Purwaningsih, Senin (8/2).
Jawaban Ketua Umum FHK2I Titi Purwaningsih Kepada Utusan Istana Kepresidenan
Kepada utusan Istana itu, Titi menegaskan, tidak ada pihak lain lagi yang pantas ditemui. Lantaran MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi sudah gagal menyelesaikan honorer K2. Satu-satunya yang bisa menuntaskan masalah K2 adalah Presiden Jokowi."Kami hanya minta Presiden Jokowi yang menemui kami dari sisi kemanusiaan, keadilan, dan kebijaksaan saja. Presiden kan bapaknya rakyat jadi ketika anak-anaknya mengadu harus mau mendengarkan," bebernya.
Baca juga : Ketua MPR Dukung Tenaga Honorer Diangkat Jadi PNSTiti menambahkan, seperti apa pun aturan yang bisa menjadi payung hukum pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS, hanya presiden lah yang bisa memberikan solusi. Karena MenPAN-RB sudah tidak sanggup lagi membuat kebijakan untuk honorer K2.
 |
| AKSI DEMO HONORER |
Beredar Isu Demo Nasional Honorer K2 Bertajuk Jihad Akbar Bakal Batal Diadakan
Sementara itu, beredar informasi palsu yang isinya menggembosi honorer K2 bahwa aksi 10 Februari batal dilaksanakan."Saya tidak tahu darimana informasi itu, tapi banyak anggota saya menanyakan apakah aksi 10 Februari batal dilaksanakan," kata Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Senin (8/2).
Kabar PENTNG lainnya : Siswa Dilarang Merayakan Valentine's Day, Ini PenyebabnyaDalam pesan berantai yang dikirimkan kepada honorer K2, disebutkan demo nasional tidak jadi dilaksanakan karena akan ada solusi terbaik dari pemerintah. Beruntung seluruh korwil/korda FHK2I menanyakan kesimpangsiuran informasi tersebut kepada pengurus pusat.
"Karena informasi palsu dan menyesatkan ini berupaya menggembosi honorer K2, saya sudah instruksikan kepada seluruh pengurus daerah untuk memperketat pengawalan dalam aksi nanti. Informasi hanya lewat satu pintu, yaitu lewat saya saja. Tanpa instruksi saya, itu artinya palsu," tegasnya.
Sumber Berita : http://www.jpnn.com