Kabar adanya pengangkatan CPNS terus merebak dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk meraih keuntungan. Sebagaimana diberitakan salah satu media berita nasional online, meski tahapan pengangkatan CPNS belum jelas, namun pungli mulai mengintimidasi bidan desa PTT (Pusat) yang telah lama mengabdi. Baca juga Daftar Situs Website Penyebar Informasi Bohong Soal Penerimaan CPNS Menurut KemenPAN-RB
"Pengurus Forbides PTT (Pusat) kami di sana mendengar sendiri Dinkesnya melakukan pungutan Rp 8 juta per orang dengan alasan untuk pembiayaan proses pengangkatan. Salah satu kabupaten di Sultra jumlah bidan desanya hampir 100 orang, bayangkan saja kalau dikalikan Rp 8 juta," ucapnya, Rabu (6/4).
Hal ini, lanjutnya, menunjukkan proses pengadaan CPNS Daerah dari bidan desa PTT (Pusat) berwatak diskriminatif, tidak memiliki rasa keadilan, dan kesetaraan. "Bidan desa PTT (Pusat) yang telah mengabdi, tidaklah dipandang sebagai unsur ketahanan nasional strategis di bidang kesehatan. Yang selama ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan Indeks harapan hidup ibu dan bayi, serta Indeks Harapan Hidup Manusia," beber Lilik.
Dia juga menyesalkan ketidakjelasan kebijakan pemerintah, yang sebelumnya sudah menjanjikan akan mengangkat bidan desa PTT menjadi CPNS. "Pengabdian kerja kami di pelosok daerah selama ini dipandang menggunakan kaca mata kuda, tanpa rasa kemanusiaan dan nurani," kritik Lilik.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2016/04/07/374677/Pengangkatan-CPNS-Belum-Jelas-Eh...Sudah-Diperas-
Bagikan di WhatsApp, Twit, FB, G+Ketum Forum Bidan Desa (Forbides) PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Eka mengaku sudah menerima laporan terjadinya aksi pungli dari beberapa daerah di antaranya dari Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sulawesi Selatan (Sulsel).
"Pengurus Forbides PTT (Pusat) kami di sana mendengar sendiri Dinkesnya melakukan pungutan Rp 8 juta per orang dengan alasan untuk pembiayaan proses pengangkatan. Salah satu kabupaten di Sultra jumlah bidan desanya hampir 100 orang, bayangkan saja kalau dikalikan Rp 8 juta," ucapnya, Rabu (6/4).
Hal ini, lanjutnya, menunjukkan proses pengadaan CPNS Daerah dari bidan desa PTT (Pusat) berwatak diskriminatif, tidak memiliki rasa keadilan, dan kesetaraan. "Bidan desa PTT (Pusat) yang telah mengabdi, tidaklah dipandang sebagai unsur ketahanan nasional strategis di bidang kesehatan. Yang selama ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan Indeks harapan hidup ibu dan bayi, serta Indeks Harapan Hidup Manusia," beber Lilik.
Dia juga menyesalkan ketidakjelasan kebijakan pemerintah, yang sebelumnya sudah menjanjikan akan mengangkat bidan desa PTT menjadi CPNS. "Pengabdian kerja kami di pelosok daerah selama ini dipandang menggunakan kaca mata kuda, tanpa rasa kemanusiaan dan nurani," kritik Lilik.
Sumber : http://www.jpnn.com/read/2016/04/07/374677/Pengangkatan-CPNS-Belum-Jelas-Eh...Sudah-Diperas-
 |
| Ilustrasi |