Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pemohon terkait pembatasan usia (35 tahun) menjadi CPNS, tidak menyurutkan semangat honorer kategori dua (K2) memperjuangkan nasibnya. Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) tengah mengumpulkan data honorer yang valid serta berusia di atas 35 tahun ke atas. Sebelumnya baca juga : Pemerintah Didesak Rumuskan Kebijakan Baru Terkait Nasib Honorer
"Kami tidak akan menggugat ke MK, tapi kami mencari data dan fakta di lapangan. Kami akan buktikan ada banyak kecurangan di seleksi CPNS 2013 dan orang yang harusnya diangkat malah disingkirkan," kata Ketua Tim Investigasi FHK2I Riyanto Agung Subekti alias Itong kepada JPNN, Jumat (28/8).
Itong menegaskan, kalau pemerintah mau serius menangani masalah honorer K2 ini, sebenarnya tidak usah repot-repot. Tegakkan keadilan dan berantas mafia calo CPNS dan tegakkan hukum yang sebenar-benarnya, maka semua akan berjalan lancar dan aman. Tidak ada demo-demo lagi atau hura-hara di sana-sini.
"Kalau mau jujur dan buka-bukaan sebenarnya rekrutmen CPNS dari honorer K2 tahun 2013 yang lalu ini banyak kecurangan. Karena para oknum itu bermain cantik maka sulit menyisir siapa saja yang terlibat," terangnya
Persiapan Aksi Demo Puluhan Ribu Honorer K2 di Jakarta Bulan Depan
Sementara itu, para honorer K2 sudah menyiapkan aksi unjuk rasa dan mogok kerja pada 15-16 September nanti. Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, pihaknya sudah melakukan konsolidasi dengan korwil-korwil untuk aksi itu. Baca juga Begini Nasib Honorer yang Berusia Di Atas 35 Tahun Setelah Adanya Keputusan MK Terbaru
"Ini tinggal tunggu komando saja. Kalau pemerintah masih ngeyel dan ingkar janji, saya pastikan ada 50 ribu honorer akan ke Jakarta," tegas Titi di hadapan anggota Komisi II DPR RI, Kamis (27/8).
Dia menegaskan, aksi mogok kerja dua hari dan turun ke jalan ini sudah mendapatkan dukungan dari PB PGRI. Rencana tersebut ternyata juga mendapat dukungan dari Komisi II DPR RI. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Hadi mengatakan, aksi demo perlu dilakukan agar pemerintah sadar masalah urgent yang harus dituntaskan. Sumber : jpnn.com
Bagikan di WhatsApp, Twit, FB, G+"Kami tidak akan menggugat ke MK, tapi kami mencari data dan fakta di lapangan. Kami akan buktikan ada banyak kecurangan di seleksi CPNS 2013 dan orang yang harusnya diangkat malah disingkirkan," kata Ketua Tim Investigasi FHK2I Riyanto Agung Subekti alias Itong kepada JPNN, Jumat (28/8).
Upaya Diangkat Jadi CPNS, 50 Ribu Honorer K2 Siap Unjuk Rasa dan Mogok Kerja
Honorer K2 di atas 35 tahun harus diangkat CPNS karena mereka sudah lama mengabdi belasan hingga puluhan tahun. "Apa tidak ada rasa kemanusiaan para pemangku negeri ini. Ada apa sebenarnya pengangkatan CPNS dari honorer K2 diulur-ulur dan dihambat di sana-sini," ucapnya.Itong menegaskan, kalau pemerintah mau serius menangani masalah honorer K2 ini, sebenarnya tidak usah repot-repot. Tegakkan keadilan dan berantas mafia calo CPNS dan tegakkan hukum yang sebenar-benarnya, maka semua akan berjalan lancar dan aman. Tidak ada demo-demo lagi atau hura-hara di sana-sini.
"Kalau mau jujur dan buka-bukaan sebenarnya rekrutmen CPNS dari honorer K2 tahun 2013 yang lalu ini banyak kecurangan. Karena para oknum itu bermain cantik maka sulit menyisir siapa saja yang terlibat," terangnya
Persiapan Aksi Demo Puluhan Ribu Honorer K2 di Jakarta Bulan Depan
Sementara itu, para honorer K2 sudah menyiapkan aksi unjuk rasa dan mogok kerja pada 15-16 September nanti. Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, pihaknya sudah melakukan konsolidasi dengan korwil-korwil untuk aksi itu. Baca juga Begini Nasib Honorer yang Berusia Di Atas 35 Tahun Setelah Adanya Keputusan MK Terbaru
"Ini tinggal tunggu komando saja. Kalau pemerintah masih ngeyel dan ingkar janji, saya pastikan ada 50 ribu honorer akan ke Jakarta," tegas Titi di hadapan anggota Komisi II DPR RI, Kamis (27/8).
Dia menegaskan, aksi mogok kerja dua hari dan turun ke jalan ini sudah mendapatkan dukungan dari PB PGRI. Rencana tersebut ternyata juga mendapat dukungan dari Komisi II DPR RI. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Hadi mengatakan, aksi demo perlu dilakukan agar pemerintah sadar masalah urgent yang harus dituntaskan. Sumber : jpnn.com
 |
| Demo para Honorer |