Kabar terpuruknya perekonomian Indonesia masih terus berlanjut, selain melemahnya mata uang rupiah dan melonjaknya harga membuat rakyat semakin hidup dalam penderitaan. Ditambah lagi, ledakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sampai saat ini terus terjadi. Bahkan, Kemenaker menyebut angka PHK yang didapat bisa jauh lebih besar dibanding data di lapangan. Baca juga Berita Miris Seputar Angka PHK Tembus Belasan Ribu Buruh Hanya dari 5 Provinsi di Awal Tahun ini
Sebagai informasi, data yang diperoleh Kemenaker hanya berasal dari perusahaan atau serikat pekerja yang melapor ke dinas tenaga kerja (disnaker) setempat. Padahal jika masalah hubungan industrial bisa langsung diselesaikan dengan cara damai antara perusahaan dan pekerja, maka data PHK tidak akan "dicatatkan" di disnaker.
Sekjen OPSI Timboel Siregar mengatakan sistem pendataan PHK di Indonesia selama ini kurang ideal. Penyebabnya tak lain UU No 2/2004 tentang penyelesaian hubungan industrial. Dalam aturan tersebut, pihak yang berseteru termasuk soal PHK bisa langsung membawa kasus itu ke Pengadilan Hubungan Industrial yang ada dibawah Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut membuat Kemenaker tak punya data lengkap terhadap angka PHK secara riil di Indonesia.
"Kalau seperti itu bagaimana pemerintah bisa menganalisis dan menanggulangi tren PHK di Indonesia?" ujarnya. Seharusnya, semua data PHK dan penyebabnya bisa dikumpulkan untuk menjadi bahan evaluasi yang ideal.
Industri yang paling rentan terjadi PHK ialah sektor padat karya. Terutama, bidang garmen, sepatu, dan tekstil. "Sebab sektor tersebut tergantung order dari buyer," kata Said Iqbal, presiden KSPI. Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/08/16/320777/Di-Daerah-daerah-Ini-Sudah-Banyak-PHK-
Bagikan di WhatsApp, Twit, FB, G+Sebagai informasi, data yang diperoleh Kemenaker hanya berasal dari perusahaan atau serikat pekerja yang melapor ke dinas tenaga kerja (disnaker) setempat. Padahal jika masalah hubungan industrial bisa langsung diselesaikan dengan cara damai antara perusahaan dan pekerja, maka data PHK tidak akan "dicatatkan" di disnaker.
Sekjen OPSI Timboel Siregar mengatakan sistem pendataan PHK di Indonesia selama ini kurang ideal. Penyebabnya tak lain UU No 2/2004 tentang penyelesaian hubungan industrial. Dalam aturan tersebut, pihak yang berseteru termasuk soal PHK bisa langsung membawa kasus itu ke Pengadilan Hubungan Industrial yang ada dibawah Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut membuat Kemenaker tak punya data lengkap terhadap angka PHK secara riil di Indonesia.
"Kalau seperti itu bagaimana pemerintah bisa menganalisis dan menanggulangi tren PHK di Indonesia?" ujarnya. Seharusnya, semua data PHK dan penyebabnya bisa dikumpulkan untuk menjadi bahan evaluasi yang ideal.
Berikut Daerah-daerah Tempat Perusahaan yang Paling Banyak Melakukan PHK
Dari data KSPI, sampai saat ini PHK terbanyak terjadi di Jawa Timur. Menyusul kemudian Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Di Jawa Timur, PHK sudah terjadi di Panasonic Lighting Indonesia di Bangil. Ada 800-an buruh yang telah di PHK.Industri yang paling rentan terjadi PHK ialah sektor padat karya. Terutama, bidang garmen, sepatu, dan tekstil. "Sebab sektor tersebut tergantung order dari buyer," kata Said Iqbal, presiden KSPI. Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/08/16/320777/Di-Daerah-daerah-Ini-Sudah-Banyak-PHK-
 |
| Nasib Buruh |