Kabar panas seputar fakta di lapangan adanya upaya merekayasa proses verifikasi dan validasi (verval) data honorer kategori dua (K2), serta penggiringan ke alat politik (Pilkada) oleh incumbent mendapat sorotan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi. Baca juga Mekanisme Pengangkatan CPNS Menurut Menteri Yuddy.
Menurut Yuddy, seluruh proses tahapan pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS semuanya gratis. "Tidak ada bayaran sepeserpun dalam pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS," tegas Yuddy, Minggu (20/9).
Ditambahkannya, honorer K2 yang benar-benar asli jangan sampai terpedaya dengan bujukan oknum baik PNS, ormas, anggota DPRD maupun forum honorer untuk membayar tahapan pengangkatan CPNS. Semua tahapan mulai verval, pengusulan oleh kepala daerah, sampai pemberkasan tidak ada biaya. "Semuanya ditanggung oleh biaya APBD atau APBN. Kalau ada ngaku-ngaku untuk memperlancar proses pengangkatan itu bohong," tegas Yuddy.
Politikus Hanura ini menambahkan, bagi honorer K2 yang sudah merasa ditipu dan membayarkan ke oknum PNS atau pejabat daerah, silakan laporkan ke polisi. "Kalau buktinya ada sanksinya bisa saya pecat. Selain sanksi pidana tentunya," pungkasnya. (jpnn.com/Minggu, 20 September 2015)
Bagikan di WhatsApp, Twit, FB, G+Menurut Yuddy, seluruh proses tahapan pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS semuanya gratis. "Tidak ada bayaran sepeserpun dalam pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS," tegas Yuddy, Minggu (20/9).
Ditambahkannya, honorer K2 yang benar-benar asli jangan sampai terpedaya dengan bujukan oknum baik PNS, ormas, anggota DPRD maupun forum honorer untuk membayar tahapan pengangkatan CPNS. Semua tahapan mulai verval, pengusulan oleh kepala daerah, sampai pemberkasan tidak ada biaya. "Semuanya ditanggung oleh biaya APBD atau APBN. Kalau ada ngaku-ngaku untuk memperlancar proses pengangkatan itu bohong," tegas Yuddy.
Politikus Hanura ini menambahkan, bagi honorer K2 yang sudah merasa ditipu dan membayarkan ke oknum PNS atau pejabat daerah, silakan laporkan ke polisi. "Kalau buktinya ada sanksinya bisa saya pecat. Selain sanksi pidana tentunya," pungkasnya. (jpnn.com/Minggu, 20 September 2015)
 |
| Info Pengangkatan CPNS |