Reportase kebijakan pemerintah yang terus digulirkan memang patut mendapat apresiasi dari seluruh rakyat Indonesia. Selain adanya program Guru Garis Depan (GGD), ada juga pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan yang masih hangat seputar nasih honorer. Baca juga Rencana Puluhan Ribu PTT Diangkat Jadi PNS Tahun Depan
Pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS secara bertahap akan dimulai tahun depan. Setiap tahun diproyeksikan ada 100 ribu tenaga honorer K2 yang diangkat. Namun DPR mengingatkan jangan sampai tenaga honorer bodong atau siluman ikut lolos diangkat menjadi CPNS.
"Mereka itu ada yang menggunakan SK kepala sekolah, camat, kepala dinas, ini semua tidak sah," jelasnya. Luthfi juga mengingatkan bahwa tenaga honorer K2 itu harus sudah bekerja minimal satu tahun per 31 Desember 2005.
Sumber selengkapnya : http://www.jpnn.com/read/2015/10/21/333935/Anggota-DPR-Sebut-90-Persen-Honorer-K2-Siluman-
Bagikan di WhatsApp, Twit, FB, G+Pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS secara bertahap akan dimulai tahun depan. Setiap tahun diproyeksikan ada 100 ribu tenaga honorer K2 yang diangkat. Namun DPR mengingatkan jangan sampai tenaga honorer bodong atau siluman ikut lolos diangkat menjadi CPNS.
Info Penting : Ini Syarat Kenaikan Jabatan Struktural (Naik Pangkat) Bagi PNSAnggota Komisi II (bidang pemerintahan dalam negeri) Luthfi A. Mutti menuturkan indikasi jumlah tenaga honorer bodong yang menyusup sangat banyak. "Hitungan saya lebih dari 90 persen tenaga honorer K2 itu siluman. Tidak layak diangkat jadi CPNS," kata politikus Partai Nasdem itu.
Berikut Indikasi 90 Persen Honorer K2 Siluman / Bodong yang Siap Jadi CPNS Menurut Anggota DPR
Indikasi tenaga honorer siluman menurut dia, disebabkan banyak faktor. Diantaranya adalah surat keputusan (SK) pengangkatannya bukan diteken oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK). Ketentuannya resmi pemerintah adalah, PPK itu mulai dari bupati, walikota, gubernur, hingga menteri dan kepala lembaga."Mereka itu ada yang menggunakan SK kepala sekolah, camat, kepala dinas, ini semua tidak sah," jelasnya. Luthfi juga mengingatkan bahwa tenaga honorer K2 itu harus sudah bekerja minimal satu tahun per 31 Desember 2005.
Sumber selengkapnya : http://www.jpnn.com/read/2015/10/21/333935/Anggota-DPR-Sebut-90-Persen-Honorer-K2-Siluman-
 |
| Informasi Pengangkatan Honorer K2 |